Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Menyepakati Aturan Bersama

Oleh Engga Rio Irawan, S.Pd Faskel CD Tim 03 Kota Bengkulu

Sabtu tanggal 9 Maret 2017 Kelurahan Berkas Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu melaksanakan kegiatan  Penyepakatan Aturan Bersama Kelurahan Berkas.

“Pelaksanaan RPK-PS (kota tanpa kumuh) ”

( ERPI YANTI,S.Pd )

Tahun ini menyisakan empat bulan lagi pada akhir tahun 2016 tepatnya di pertengah juli 2016 fasilitator  kelurahan resmi di latih untuk persiapan melaksanaka tahapan pelaksanaan program kota tanpa kumuh (kotaku),segala amunisi sudah diisi bagaimana strategi di dalam menyiasati pelaksanaan di tingkat kelurahan sampai tersusunnya dokumen perencanaan sesuai target dan progres yang di rencanakan.

PERJALANAN PROGRAM KOTAKU KOTA TANPA KUMUH TF. 02 DI KELURAHAN SUKAMERINDU

Kelurahan Sukamerindu merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kota Bengkulu, dimana kelurahan tersebut dihuni oleh masyarakat dengan berbagai macam ekonomi dan mata pencaharian, Rumah penduduk di Kelurahan Sukamerindu berada tidak jauh dari lingkungan pasar , dan kondisi drainase yang tidak baik, bahkan yang ada tersedia drainase besar ada dibeberapa lingkungan RT, namun drainase tersebut di gunakan sebagai septiktank WC warmis. Dengan pemandangan yang demikian sangat menganggu penglihatan juga sangat menganggu kesehatan warga yang tinggal di pemukiman sekitar.

Peran Serta Pemerintah Sebagai Nakhoda Di Kelurahan Pondok Besi

( Mery Muliawati, S.TP Faskel CD TF 05 )

Sosialisasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang sebelumnya bernama Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (P2KKP) telah di lakukan secara nasional akhir bulan April 2016. Program KOTAKU merupakan suatu upaya strategis percepatan penanganan kawasan kumuh dan sekaligus mendukung gerakan 100 – 0 – 100 tahun 2016 – 2019. Tujuan Program KOTAKU adalah meningkatkan akses terhadap insfrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman korkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.  Untuk tercapainya tujuan tersebut diperlukan dukungan dari berbagai pihak  baik dari segi pemerintahan, swasta dan seluruh lapisan masyarakat yang saling berkerjasama sehingga menghasilkan suatu kolaborasi dari berbagai pelaku pembangunan dalam penanganan permukiman kumuh.  Salah satu peran yang sangat penting adalah pemerintah sebagai “ nakhoda “ pembangunan yang menberikan arah dengan menciptakan kondisi yang kondusif